Menyoal Keaslian Ijazah Presiden Jokowi: Pentingnya Transparansi dan Keadilan

Foto: Twitter, Canva via Sripoku.com.

ISU mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan pada tahun 2025. Beberapa tokoh, termasuk Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, dan aktivis Tifa, mengangkat keraguan terhadap keabsahan ijazah Presiden yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1985.

Rismon Hasiholan Sianipar, seorang alumnus Fakultas Teknologi UGM, menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi tidak tercatat dalam arsip resmi universitas. Ia mengklaim bahwa nama Jokowi tidak ditemukan dalam daftar lulusan tahun 1985.

Roy Suryo, pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, mendukung klaim Rismon dengan menunjukkan perbedaan font dan format pada ijazah Presiden. Ia berpendapat bahwa teknologi pencetakan pada tahun 1985 tidak memungkinkan penggunaan font seperti yang terlihat pada ijazah tersebut.

Aktivis Tifa juga menyoroti pentingnya transparansi dalam isu ini. Ia menekankan bahwa klarifikasi dari pihak terkait sangat diperlukan untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.

Universitas Gadjah Mada telah menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus pada 1985. Perbedaan format ijazah yang dipersoalkan dijelaskan sebagai akibat dari belum adanya komputerisasi dan penyeragaman pada masa itu.

Meskipun klarifikasi dari UGM telah disampaikan, proses hukum yang transparan dan terbuka tetap diperlukan untuk mengakhiri polemik ini. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikriminalisasi hanya karena menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan.

Pentingnya Transparansi dan Keadilan

Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan mencari keadilan melalui jalur hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghormati proses hukum dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Pemerintah dan institusi terkait sebaiknya memberikan klarifikasi yang transparan dan menyeluruh mengenai isu ini. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat terjaga, dan potensi konflik atau perpecahan dapat dihindari.

Sebaliknya, pihak-pihak yang mengajukan pertanyaan atau gugatan harus melakukannya dengan itikad baik dan berdasarkan bukti yang valid. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau tendensius hanya akan memperkeruh suasana dan merugikan semua pihak.

Pada akhirnya, isu ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis.